Analisis Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Abstract

Mediasi diintegrasikan ke dalam proses penyelesaian perkara perdata melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mendorong perdamaian, memperluas akses terhadap keadilan, dan mendukung peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, keberadaan aturan tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya kesepakatan. Artikel ini bertujuan menganalisis kerangka pengaturan mediasi dan tantangan penerapannya dalam penyelesaian sengketa perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, HIR, RBg, serta peraturan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku dan artikel jurnal yang relevan. Teks resmi PERMA diperoleh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak cukup diukur dari pemenuhan prosedur, tetapi juga bergantung pada partisipasi dan iktikad baik para pihak, netralitas mediator, keseimbangan posisi tawar, serta kejelasan rumusan kesepakatan yang dapat dilaksanakan. Dengan demikian, mediasi perlu dipahami sebagai proses substantif untuk mencapai penyelesaian yang adil, bukan sekadar formalitas sebelum pemeriksaan perkara oleh hakim.

Kata kunci: mediasi; PERMA Nomor 1 Tahun 2016; mediator; keadilan prosedural.