Analisis Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Abstract

Perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum dan jaminan hak asasi manusia. Tahap penyidikan memiliki risiko terjadinya pembatasan kebebasan, tekanan dalam pemeriksaan, serta penggunaan kewenangan yang tidak proporsional apabila tidak diawasi secara memadai. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sekaligus mengidentifikasi tantangan penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum utama berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 20 Tahun 2025, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta instrumen hak asasi manusia yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan pengaitan norma hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan tersangka harus diwujudkan melalui pemberitahuan yang jelas mengenai sangkaan, penghormatan terhadap hak untuk memberikan keterangan secara bebas, akses terhadap penasihat hukum, perlakuan yang manusiawi, serta pengawasan terhadap tindakan paksa. Keberadaan norma hukum saja belum cukup; efektivitas perlindungan juga bergantung pada kepatuhan aparat, akses bantuan hukum, dokumentasi pemeriksaan, dan tersedianya mekanisme pengaduan serta pengujian tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, penerapan KUHAP baru perlu berorientasi pada proses penyidikan yang akuntabel, transparan, dan menghormati martabat manusia.
Kata kunci: hak tersangka; penyidikan; KUHAP; bantuan hukum; hak asasi manusia.